Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah & Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi berkata, proses rekam biometrik (perekaman sidik jari & wajah) melalui VFS Tasheel menyulitkan jamaah dan travel umrah & haji. Menurut beliau, tempat kerja penyedia perekaman biometrik VFS Tasheel ketika ini belum tersedia pada semua kota pada Indonesia.
"Iya menyulitkan karena baru terdapat pada beberapa kota. Jamaah perlu waktu dan porto buat sanggup mendatangi tempat VFS tadi," ujar Syam saat dihubungi Republika.Co.Id, Senin (8/10).
Ia jua berkata, pelayanan travel wisata halal penyelenggara umrah dan haji sebagai bertambah. Syam menyebut, hal itu karena sebagian jamaah belum mandiri. Para jamaah masih perlu dipandu & diantar buat proses perekaman biometrik tersebut.
"Sementara banyak pada Indonesia itu jamaah belum berdikari. Mereka perlu dipandu, perlu diantar, ini akan jadi kesulitan terhadap travel," istilah dia.
Ia berharap, rekam biometrik dilakukan seperti biasa pada Kantor Imigrasi yang ada pada bandara keberangkatan masing-masing jamaah. Menurut beliau, proses itu lebih memudahkan jamaah. Jadi, sebelum jamaah berangkat ke Arab Saudi, mereka sanggup eksklusif rekam biometrik di bandara.
"Jangan pada luar itu, contohnya pada kota mana berangkatnya berdasarkan kota mana. Itu jadi membuat repot. Padahal sudah ada contoh dalam ketika aplikasi haji, biometrik itu ditempatkan pada bandara keberangkatan, itu memudahkan," kata beliau.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Arab Saudi mengumumkan holistik pengajuan visa ke negara ini wajib menyertakan rekam biometrik. “Kedutaan Arab Saudi pada Jakarta memberitahukan pada Anda mulai 14 Muharram 1440 H bertepatan menggunakan 24 September 2018 akan memberlakukan registrasi biometrik buat keperluan seluruh jenis layanan visa masuk ke Kerajaan Arab Saudi,” seperti dikutip melalui akun resmi Twitter @KSAemnassyID.
Sementara, aturan ini ditolak calon jamaah umrah & penyelenggara bepergian umrah yg tergabung dalam Jamaah Umrah & Masyarakat (Jumrat). Mereka menyambangi Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta dalam Rabu (tiga/10). Kedatangan mereka bertujuan membicarakan penolakan peraturan rekam biometrik sebagai prasyarat pengajuan visa umrah.
Rombongan demonstran ini menduga rekam biometrik belum memiliki landasan hukum yg jelas. Belum terdapat pernyataan resmi baik dari Pemerintah Kerajaan Saudi juga Kedubes Saudi di Indonesia yang ditujukan pada Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
Penolakan pun timbul karena jamaah menduga sangat memberatkan & merepotkan. Setiap jamaah harus melakukan rekam biometrik sebelum pengurusan visa. Tempat melakukan rekam biometrik rencananya hanya akan berada pada masing-masing bunda kota provinsi di Indonesia.
"Bayangkan, bagaimana menggunakan jamaah yg domisilinya berada di wilayah yg terpencil & membutuhkan saat yang panjang buat sampai ke bunda kota provinsi tempatnya tinggal? Tentu akan sangat memakan waktu & energi," ujar Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad pada depan Kedubes Arab Saudi pada kabar yang didapat Republika.Co.Id, Rabu (3/10).
0 komentar:
Posting Komentar